Massaburuh menggelar aksi menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Negara, Kamis (6/6/2024). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan agenda demo hari ini adalah untuk menolak program Tapera. Para buruh berkumpul di depan Balai Kota Jakarta sebelum bergerak mendekati Istana Negara.

Iqbal menyebut, mereka membawa 5 tuntutan dalam aksi unjuk rasa ini. Selain menolak Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tapera, unjuk rasa hari ini juga untuk menolak uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan menuntut penghapusan outsourcing/tolak upah murah (HOSTUM). "Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, Tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iurannya. Bawa 12 Tuntutan dalam Aksi Unjuk Rasa, BEM SI Nilai Kepemimpinan Jokowi 10 dari 100 Wartakotalive.com Sebab, meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak diberikan kepastian untuk bisa memiliki rumah.

Menurutnya, dalam Tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD. "Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.

Dalam isu tolak UKT mahal, ia melanjutkan, anak anak buruh sulit bermimpi untuk meraih pendidikan tinggi karena biaya yang terus melambung. Terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), Iqbal berpendapat, kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak. Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat.

Terkait UU Cipta Kerja, buruh masih berpendapat bahwa beleid ini simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi. Fleksibilitas kerja melalui kontrak dan outsourcing yang semakin bebas, hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. UU Cipta Kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa sanksi pidana.

"Tidak ketinggalan, dalam aksi 6 Juni, buruh juga menuntut Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM)," lanjutnya. Sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, dinilai telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit. Sebanyak 1.416 polisi mengawal aksi demonstrasi besar besaran buruh menolak kebijakan Tapera di depan Istana Negara, Kamis (6/6/2024).

Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Kapolres Metro Jakarta PusatKombesSusatyoPurnomoCondromengungkapkan personel yang diterjunkan merupakan gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Salah satu skenario rekayasa lalu lintas yang mungkin dilakukan adalah penutupan jalan.

Namun, polisi belum melakukan rekayasa lalu lintas penutupan jalan jelang aksi unjuk rasa ribuan buruh tersebut pada Kamis (6/6/2024) pagi. “Rekayasa lalu lintas bersifat bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan,” ujar Susatyo Purnomo Condro. Susatyo mengatakan, jika jumlah massa bertambah dan terjadi eskalasi situasi, polisi akan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi unjuk rasa.

Beberapa ruas jalan yang akan ditutup, antara lain: Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum mengetahui mengenai rencana aksi demo buruh yang memprotes Tapera yang dinilai membebani pekerja. "Belum, belum," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Kamis, (6/6/2024).

Pratikno mengatakan akan mengecek kepada Kementerian dan Lembaga terkait dengan isu yang diangkat oleh para buruh. Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PUPR. "Nanti saya cek ya. Ke Kementerian lembaga terkait. Jangan sampai kita gak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait," katanya. Aksi demo penolakan Tapera yang lebih banyak diikuti massa rencananya digelar tanggal 20 Juni 2024.

Said Iqbal menegaskan jika pemerintah tetap menerapkan mekanisme Tapera dalam waktu dekat, maka aksi besar besaran akan digelar. Serikat buruh akan juga menolak dan meminta pemerintah mencabut Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. "Aksi juga untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang kesemuanya membebani rakyat," kata Said Iqbal.

"Aksi KSPI dan Partai Buruh. Di Istana. (Massa aksi) Partai Buruh ada 60 federasi serikat buruh tingkat nasional," kata Said Iqbal. Tapera, kata Said Iqbal, hanya membebani buruh dan rakyat. Dalam lima tahun terakhir ini, lanjutnya, upah riil buruh dan daya beli buruh turun 30 persen akibat tidak naiknya upah hampir 3 tahun berturut turut.

"Sementara tahun ini naik upahnya pun masih tergolong rendah sekali," kata dia. Presiden Joko Widodo dikabarkan ada di Istana Kepresidenan saat sekitar seribu buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda. Sore hari tadi, Jokowi menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Jokowi tiba bersama Ibu Negara Iriana. Terlihat Jokowi memakai jaket berwarna merah dan celana panjang hitam. Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh sejumlah menteri. (*)